Pemerintah Dorong Peran Perempuan dalam AI untuk Teknologi yang Inklusif

GadgetDIVA - Pemerintah terus mendorong keterlibatan perempuan dalam ekosistem kecerdasan buatan (AI). Langkah ini bertujuan untuk menciptakan teknologi yang lebih inklusif sekaligus mengurangi potensi bias yang dapat terjadi dalam pengembangan AI. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan kesetaraan gender di industri ini.

Dalam sebuah webinar yang digelar pada Sabtu (15/3/25), Meutya mengungkapkan bahwa partisipasi perempuan dalam AI masih jauh dari ideal. Padahal, keterlibatan perempuan dalam teknologi sangat penting untuk menghasilkan solusi yang lebih beragam dan adil.

“Saat ini, perempuan masih kurang terwakili dalam pengembangan dan kepemimpinan AI. Jika dibiarkan, hal ini dapat memperkuat bias yang sudah ada di masyarakat,” ujar Meutya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa AI yang dikembangkan tanpa perspektif gender yang berimbang berpotensi melanggengkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memastikan perempuan mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dalam industri AI.

Strategi Pemerintah untuk Mendorong Keterlibatan Perempuan

Untuk mewujudkan ekosistem AI yang lebih inklusif, pemerintah menggandeng berbagai pihak, termasuk akademisi, industri, hingga organisasi internasional. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan dan inisiatif yang mendukung perempuan dalam bidang teknologi.

Meutya juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi pekerja perempuan akibat otomatisasi berbasis AI. Menurutnya, banyak pekerjaan yang didominasi perempuan berisiko tergantikan oleh kecerdasan buatan.

“Tanpa langkah yang tepat, kesenjangan digital antara laki-laki dan perempuan bisa semakin melebar,” Ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya membangun ekosistem AI yang tidak hanya canggih, tetapi juga beretika dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kebijakan untuk AI yang Beretika dan Inklusif

Selain meningkatkan keterlibatan perempuan, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk memastikan transformasi digital yang lebih adil. Beberapa langkah utama yang telah diambil antara lain:

1. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
   Pemerintah telah mengesahkan UU PDP guna menjaga keamanan informasi masyarakat. Regulasi ini memastikan bahwa data pribadi tidak disalahgunakan oleh teknologi AI.
2. Surat Edaran Etika AI
   Kebijakan ini menekankan pentingnya asas transparansi, inklusivitas, dan non-diskriminasi dalam pengembangan kecerdasan buatan.
3. Pengembangan Infrastruktur Digital dan Literasi AI
   Pemerintah terus memperluas akses internet ke seluruh pelosok negeri, memastikan bahwa semua warga, termasuk perempuan dan kelompok rentan, memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi.

Menurut Meutya, literasi digital, khususnya tentang AI, menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Program edukasi dan pelatihan tentang AI kini semakin diperluas agar perempuan dapat lebih siap menghadapi era otomatisasi.

Masa Depan AI yang Lebih Setara

Dengan berbagai langkah strategis yang telah diterapkan, diharapkan ekosistem AI di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan beretika. Pemerintah optimistis bahwa dengan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam AI, teknologi yang dikembangkan akan semakin beragam dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam era digital ini, terutama perempuan yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam AI,” tutup Meutya.