Kemkomdigi Tegas Awasi Fitur Ramah Anak di Platform Digital

GadgetDIVA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penerapan fitur-fitur ramah anak di platform digital yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Langkah ini diambil demi menciptakan ruang digital yang aman dan mendidik bagi generasi muda Indonesia.

Menurut Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, perlindungan anak di dunia digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau orang tua, tetapi juga tanggung jawab besar bagi PSE.

“PSE sebagai penyedia platform digital memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyediakan fitur yang bisa melindungi anak dari konten berbahaya,” ujar Fifi dalam forum Beranda Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) ke-40 yang digelar Jumat di Jakarta.

Perkuat Implementasi PP Tunas 2025

Fifi menjelaskan bahwa pengawalan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Peraturan yang resmi diberlakukan pada 28 Maret 2025 ini menjadi tonggak penting dalam upaya perlindungan anak dari bahaya dunia maya.

Tak bisa dipungkiri, data menunjukkan lebih dari 80 juta anak di bawah usia 18 tahun di Indonesia aktif menjelajahi internet. Jumlah yang signifikan ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam memastikan anak-anak tetap aman saat berselancar di dunia digital.

Fitur Digital Ramah Anak: Bukan Sekadar Tambahan

Dalam praktiknya, salah satu kebijakan utama dalam PP Tunas adalah pembatasan usia untuk pembuatan akun media sosial. Langkah ini dirancang untuk menunda akses anak-anak terhadap platform yang berisiko tinggi, tanpa membatasi keingintahuan mereka dalam menjelajah dunia maya.

“Dengan pembatasan usia, anak-anak tetap bisa belajar dari internet, namun tanpa harus terpapar konten yang merusak,” jelas Fifi.

Pemerintah juga menyambut baik tindakan sejumlah PSE yang telah mengambil inisiatif lebih dulu. Misalnya, dengan menonaktifkan fitur live streaming dan menerapkan sistem verifikasi usia guna mencegah anak-anak membuat akun sembarangan.

Tak hanya peran pemerintah, keterlibatan semua pihak—termasuk masyarakat dan PSE—dianggap sangat penting agar regulasi berjalan maksimal.

“Kami butuh kolaborasi semua pihak untuk memastikan PP Tunas bisa benar-benar diterapkan secara optimal,” Tambah Fifi.

Pakar Hukum Digital dari Universitas Atma Jaya, Indri D. Saptaningrum, memandang PP Tunas sebagai regulasi yang progresif dan relevan dengan perkembangan teknologi digital saat ini.

“Regulasi ini tidak hanya menekankan aturan teknis, tapi juga menggunakan pendekatan berbasis risiko. Fokus utamanya adalah perlindungan data pribadi anak,” ungkap Indri.

Risiko Nyata di Balik Layar Gawai

Di sisi lain, pakar psikologi dan Dewan Pakar PSPK, Anindito Aditomo, menggarisbawahi dampak psikologis dari paparan konten digital yang tidak sesuai usia. Menurutnya, kecanduan gawai dan gangguan kecemasan yang berujung pada depresi bahkan bunuh diri adalah risiko nyata yang perlu dicegah sejak dini.

“Paparan konten yang tidak tepat dapat berdampak jangka panjang. PP Tunas hadir sebagai bentuk langkah preventif yang sangat tepat,” tegas Anindito.

Masa Depan Ruang Digital Indonesia

Dengan diberlakukannya PP Tunas, Kemkomdigi berharap bisa menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat, inklusif, dan aman untuk semua kalangan, terutama anak-anak. Pemerintah juga akan terus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan PSE dalam menerapkan fitur-fitur ramah anak.

Secara keseluruhan, hadirnya regulasi ini menjadi penegas bahwa Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan dunia digital. Justru, dengan pendekatan kolaboratif, pemerintah mendorong semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan internet yang lebih aman bagi generasi penerus bangsa.