Gadgetdiva.id — Kepala eksekutif lima platform media sosial seperti TikTok, Meta, X, Snapchat dan Discord diminta untuk memberi kesaksian pada sidang yang akan diselenggarakan oleh Komite Kehakiman Senat Amerika Serikat. Sidang tersebut akan berlangsung pada bulan Januari mendatang.

Kesaksian yang akan diberikan oleh para bos platform media sosial ini soal eksploitasi seksual anak secara online. Mandat tersebut diberikan oleh para senat AS pada Rabu (29/11).

Senator Dick Durbin, ketua panel dari Partai Demokrat AS dan Linsey Graham dari Partai Republik menyatakan bahwa Discord dan X awalnya menolak untuk berpartisipasi dan menerima panggilan dari pengadilan.

“Sekarang kelima perusahaan tersebut telah bekerja sama, kami menantikan untuk mendengar dari para CEO mereka,” ungkap para senat lewat pernyataan yang dikutip dari Reuters pada Kamis (1/12).

Sementara itu, sidang ini akan menjadi penampilan pertama CEO TikTok Shou Zi Chew di hadapan anggota parlemen AS sejak bulan Maret lalu. Saat itu, perusahaan aplikasi video pendek ini menghadapi pertanyaan-pertanyaan seputar TikTok yang dianggap merusak mental anak-anak.

Usulan legislasi telah berhenti di Kongres yang akan memberikan pemerintahan Biden kekuasaan baru untuk memblokir orang Amerika menggunakan teknologi komunikasi asing seperti TikTok. Aplikasi tersebut kini telah digunakan oleh lebih dari 150 juta orang Amerika.

Durbin dan Graham menyatakan bahwa sidang dengan pendapat ini akan memungkinkan para anggota komite untuk menekan para CEO dari beberapa perusahaan media sosial terbesar. Sebab, mereka dianggap telah gagal dalam melindungi anak-anak secara online.

Adapun, beberapa bos dari platform media sosial lainnya yang akan memberikan kesaksian di depan Senat AS. Di antranya ialah CEO Meta Mark Zuckerberg, CEO X Linda Yaccarino, CEO Snapchat Evan Spiegel dan CEO Discord Jason Citron.

“Kegagalan Big Tech unntuk mengawasi dirinya sendiri dengan mengorbankan anak-anak kita tidak bisa dibiarkan begitu saja,” kata Durbin dan Graham.

Komite tahun ini telah menyetujui sejumlah rancangan undang-undang. Termasuk di antaranya yang akan menghapus kekebalan perusahaan teknologi dari pertanggung jawaban perdata dan pidana di bawah undang-undang materi pelecehan seksual anak yang pertama kali diusulkan pada tahun 2020.

RUU lainnya akan membentuk Komisi Nasional Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak secara Online dan RUU lainnya untuk memodernisasi investigasi. Serta, penuntutan kejahatan eksploitasi anak secara online.