Marak Penyalahgunaan Deepfake di Pilkada, Ini Kata Kominfo

GadgetDIVA - Laporan dari VIDA menyatakan bahwa penipuan deep fake di Indonesia mencapai angka 1.550% selama pemilihan umum (Pemilu). Kementerian Komunikasi dan Informatika angkat bicara terkait penyalahgunaan teknologi tersebut. 

Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya Kominfo Wijaya Kusumawardhana menyatakan bahwa pihaknya akan terus memberi bantuan untuk mengusut penyalahgunaan teknologi deepfake selama masa Pemilu, termasuk pemilihan kepada daerah (Pilkada). Mereka juga akan membantu untuk memproses laporan dan melakukan pengusutan terkait konten deepfake. 

“Kalau (ada) permasalahan-permasalahan (deepfake) tadi, penyalahgunaan teknologi, khususnya ada deepfake ataupun yang lainnya kita akan membantu. Membantu apa? membantu KPU untuk menemukan dimana dan siapa yang melakukan itu dan kami ada tim juga untuk meneliti hal-hal semacam itu,” ungkap Wijaya dalam sesi diskusi Selular Media Network yang berlangsung di Jakarta, Senin (9/9/2024). 

Penyalahgunaan deepfake ini kerap kali terjadi beberapa waktu belakangan ini. Terutama selama masa Kampanye Pemilu dan Pilkada 2024. 

Salah satu kasus terbesar yang terjadi ialah video pidato Presiden Joko Widodo berbahasa Mandarin. Video tersebut sempat membuat geger warganet karena Jokowi terlihat fasih berbicara bahasa Mandarin. 

Namun, konten tersebut langsung dinyatakan hoaks oleh Kominfo. Mantan Direktur Jenderal Aplikasi Kemenkominfo Samuel A. Pangerapan yang saat itu masih menjabat menyatakan bahwa video tersebut hasil suntingan yang menyesatkan. 

“Video yang beredar tersebut disertai narasi Jokowi berbahasa Mandarin. Itu hasil suntingan yang menyesatkan,” ungkap Samuel dalam pernyataan resminya pada Jumat, (8/12/2023) lalu. 

Di samping itu, Wijaya mengaku bahwa pihaknya selalu memberi himbauan terkait penyalahgunaan teknologi deepfake. Ia menyatakan penggunaan teknologi tersebut hanya akan merugikan calon saja. 

Kominfo sendiri sebelumnya telah mengantisipasi peluang penyebaran disinformasi yang menggunakan teknologi AI dan deepfake. Terutama menjelang Pemilu Serentak di tahun 2024 ini. 

Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria menyatakan pihaknya melakukan pendekatan yang inklusif supaya dapat menghadirkan teknologi digital yang dapat diakses dan diadopsi berbagai pihak. Serta, mendukung penggunaan internet dan layanan digital yang aman. 

“Pendekatan yang inklusif mampu menghadirkan teknologi digital yang dapat diakses dan diadopsi semua orang, dan mendukung penggunaan internet serta layanan digital yang bermakna dan aman,” jelas Nezar yang dikutip dalam pernyataan resminya, Kamis (16/11/2023) lalu. 

Ia menilai kelompok rentan memiliki risiko lebih tinggi terdampak dan menjadi korban penyalahgunaan teknologi. Menurutnya, ada tiga dampak dan viktimisasi yang mungkin terjadi. 

Pertama, profilling yang didasarkan pada algoritma AI cenderung bias dan dapat disalahgunakan untuk menargetkan kelompok rentan. Kedua, dalam beberapa kasus politik dan sosial yang terjadi di platform digital, pesebaran disinformasi kerap dituukan dengan sengaja menargetkan dan merugikan kelompok rentan. 

Ketiga, perempuan menjadi terget dalam muatan pornografi yang sengaja diciptakan melalui teknologi deepfake. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo memberikan perhatian penuh pada kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat yang tinggal di area rural, kelompok disabilitas, lansia, dan kaum muda.