Pemerintah Pastikan QRIS Tak Akan Kena Imbas Kenaikan PPN

GadgetDIVA - Pemerintah memastikan bahwa transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan e-Money tidak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.

“Hari ini ramai QRIS. Itu juga tidak dikenakan PPN. Jadi, QRIS tidak ada PPN. Sama seperti debit card transaksi yang lain,” ungkap Airlangga yang dikutip dari AntaraNews pada Selasa (24/12).

Airlangga menegaskan bahwa PPN 12 persen ini diperuntukkan bagi nilai barang. Bukan pada sistem transaksinya.

Tak hanya QRIS, sistem pembayaran menggunakan uang elektronik (e-Money) seperti e-toll juga tidak akan dikenakan PPN 12 persen untuk biaya layanannya. Sebab, kata dia, transportasi unum tidak dikenakan PPN.

“Transportasi itu tanpa PPN. Jadi yang namanya tol dan kawan-kawannya, e-toll juga tidak ada PPN,” pungkas Airlangga yang dikutip dari Tempo.

PPN 12 persen ini, kata dia, juga tidak akan berlaku untuk pembayaran menggunakan QRIS di beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Misalnya dari Singapura, Malaysia, Vietnam hingga Thailand.

“Kalau ke sana (negara lain) juga pakai QRIS dan tidak ada PPN. Jadi ini kami klarifikasi bahwa payment system tidak dikenakan PPN, karena ini kan transaksi, yang PPN adalah barang,” tegasnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Dwi Astuti turut menyampaikan hal yang sama. Ia menegaskan bahwa pembayaran cashless seperti QRIS, e-money dan lainnya atau secara fisik, PPN akan tetap dikenakan pada barang atau jasa yang dibeli, bukan pada layanannya.

“Mau pakai QRIS maupun enggak, pengenaan PPN-nya bukan gara-gara itu. Tapi gergantung barang atau jasa yang kita beli (apakah kena PPN atau tidak),” tandasnya.