Gadgetdiva.id — Kelompok politisi dan anggota parlemen Inggris dukung kampanye untuk melarang penjualan sistem CCTV yang dibuat oleh perusahaan Hikvision dan Dahua. Kedua perusahaan asal China ini diduga telah terlibat masalah keamanan dan melanggar hak asasi manusia.

Diselenggarakan oleh kelompok kampanye Big Brother Watch, surat tersebut menyatakan bahwa sebagian produsen CCTV milik negara China, Hikvision dan Dahua dilarang dijual maupun digunakan di Inggris.

Kedua produsen dilarang berdagang di AS dikarenakan terlibat masalah keamanan dan dugaan bukti penggunaannya dalam apa yang disebut camp “re-education” di Xinjiang. Dimana China dituduh menahan sekitar 1 juta orang Ughyur dan menjadikan mereka objek untuk pelecehan, penyksaan dan sterlisiasi paksa, kata para juru kampanye tersebut.

Politisi Inggris yang berniat mendandatangani surat tersebut merupakan Anggota Parlemen Konservatif David, Steve Baker, Damian Green dan rekan Tory Lord Bathell. Daftar tersebut termasuk tokoh-tokoh hak asasi manusia dari Parta Buruh, Baronesses Chakrabarti dan Kennedv. Termasuk juga pemimpin Demokreat Liber Sir Ed Davey.

Foto: Pexels/Mads Thomsen

Partai Nasional Skotlandia diwakili oleh juru bicara urusan luar negeri Alyn Smith. Anggota parlemen hijau Caroline Lucas juga mendukung panggilan tersebut.

Secara total anggota parlemen mengatakan mereka “mengutuk keterlibatan [Hikvision dan dahua]” dalam apa yang mereka sebut “pelanggaran hak asasi manusia yang didukung teknologi di China. Termasuk menyerukan larangan penjualan atau penggunaan teknologi di Inggris. Mereka juga menyerukan “tinjauan nasional independen terhadap skala kemampuan, etika dan dampak hak dari CCTV modern di Inggris.”

Etika pengawasan negara Penelitian baru menunjukkan bahwa badan publik Inggris memberi kontrak yang signifikan untuk pengadaan teknologi kontroversial. Pernyataan anggota parlemen mengikuti penyelidikan enam bulan yang melibatkan ribuan permintaan Kebebasan Informasi oleh Big Brother Watch yang menemukan bahwa mayoritas badan publik menggunakan kamera CCTV yang dibuat oleh Hikvision atau Dahua, termasuk 73 persen dewan di seluruh Inggris, 57 persen sekolah menengah di Inggris, enam dari 10 NHS Trust, serta universitas dan kepolisian.

Sementara itu, di pemeritnah pusat, Home Office dan Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) memasang kamera Hikvision di depan gedung mereka. Pernyataan diklaim oleh Big Brother Watch.

Namun, panduan resmi Kantor Kabinet yang dikutip dari The Register menyatkaan bahwa perusahaan Inggris harus mempertimbangkan implikasi etis dari keterlibatan dengan China pada teknologi yang muncul.

Baik Hikvision maupun Dahua tidak benar-benar mengoperasikan kamera yang dijual di Inggris. Akan tetapi, etika pengumpulan data oleh negara secara lebih umum, terlepas dari vendornya juga diperdebatkan.

Big Brother Watch menyatakan penelitiannya telah menemukan beberapa lusinan badan publik milik kamera yang dilengkapi AI. Dimana mampu mendeteksi wajah, pengenalan gender, analisis perilaku dan menawarkan fitur-fitur canggih seperti mengidentifikasi orang yang sedang berkelahi fisik atau membedakan identitas seseorang yang mengenakan pakaian maupun masker.

“Tetapi selain masalah privasi, perusahaan-perushaan ini, Hikvision dan Dahua adalah perusahan milik negara China, menimbulkan pertanyaan mendesak mengenai apakah mereka juga akan menimbulkan acaman bagi kamanan nasional,” tutur David Davis, anggota parlemen Inggris.

Dirinya turut menambahkan Amerika Serikat telah memasukkan kedua perusahaan ke dalam blacklist. Pihaknya juga harus sejalan dengna mitra internasionalnya dan berupaya melarang teknologi invasif dan menindas dari kedua perusahaan tersebut.