Gadgetdiva.id — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian dan lembaga untuk berhenti membuat aplikasi baru. Hal ini dikarenakan telah ada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

“Bapak Presiden memberikan arahan tidak boleh lagi membangun aplikasi-aplikasi baru,” tutur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas dikutip dari Kompas.com, Kamis (15/6).

Anas turut menambahkan bahwa arahan Jokowi tersebut merujuk pada banyaknya aplikasi kementerian dan lembaga yang ada saat ini. Secara keseluruhan total aplikasi tersebut telah mencapai sekitar 27.000 aplikasi.

Sedangkan, arsitektur SPBE ini tidak mengutamakan dan bukan untuk membangun aplikasi baru. Oleh karena itu, Jokowi melihat banyaknya aplikasi saat ini malah justru mempersulit dan membuat bingung masyarakat. Sebab, mereka harus membuat banyak akun untuk mendapat pelayanan digital.

Jokowi sendiri kini telah melakukan penandatanganan arsitektur SPBE nasional. Nantinya, sistem tersebut akan terus disesuaikan dengan mengadopsi konsep DPI (Digital Public Infrastructure).

Sistem SPBE sendiri sudah menjadi tren di banyak negara. Tujuannya untuk memperingkas layanan digital bagi masyarakat. SPBE sendiri terdiri atas payment, digital ID dan data exchange.

Presiden Jokowi sendiri juga telah menugaskan masing-masing kementerian kordinator untuk mengakomodasi audit hingga klasifikasi ratusan aplikasi yang mengalami tumpang tindih. Dia juga meminta agar seluruh aplikasi kementerian/lembaga bisa diintegrasikan dalam layanan digital pemerintah terpadu.

“Tadi, para menteri ditunjuk oleh Bapak Presiden menjadi koordinator dan nanti pada Oktober 2023 harapannya sudah selesai untuk mengintegrasikan layanan di bawah kementerian koordinator masing-masing,” pungkas Anas.

Cek berita teknologi, review gadget dan video Gadgetdiva.id di Google News