Gadgetdiva.id — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah menyiapkan Portal Layanan Publik Digital Nasional Government Technology (Gov-Tech). Saat ini, portal tersebut masih dalam bentuk master plan dan mock-up.

“Sesuai tugas Kominfo dalam domain aplikasi, kami telah menyediakan mastar plan dan mock-up portal layanan publik. Tinggal nanti kita presentasikan,” ujar Menteri Komunikasi Budi Arie Setiadi dalam sebuah rapat di Kantor Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pada Kamis (4/1).

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa portal tersebut merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Pihaknya juga tengah menyiapkan referensi harga sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta tenaga pendukung non-TIK.

“Sedang diproses legal drafting di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo,” imbuh Budi.

Tak hanya itu, pihaknya juga turut menyiapkan standar atau prosedur terkait pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas. Budi berharap dapat melakuakan percepatan pembangunan aplikasi prioritas.

Kominfo juga turut memastikan kesiapan SDM BUMN dalam hal ini Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia) dan memastikan ketersediaan anggaran pembangunan aplikasi prioritas untuk portal layanan publik yang diamanatkan dalam Pepres.

Budi turut menegaskan bahwa percepatan transformasi digital harus memenuhi tiga prinsip. Yakni, inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan.

“Inklusif artinya seluruh warga negara Indonesia terlayani. Memberdayakan artinya karena kita sadar bahwa ekonomi Indonesia akan memiliki daya ungkit yang luar biasa dengan transformasi digital dan harus terus berkelanjutan,” tandasnya.

Portal Nasional GovTech tersebut akan tersedia sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, diperlukan pembetukan Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas untuk mengorketrasi ekosistem digital dalam mendukung layanan birokrasi.

Turut hadir dalam rapat, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas menyatakan ada sembilan layanan prioritas dalam portal GovTech tersebut.

Di antaranya layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, SIM Online, Identitas Digital Dasar, platform pertukaran data, pembayaran digital, portal layanan publik, SPLP, SSO, Pusat Data Nasional dan Portal Administrasi Pemerintahan.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa kehadiran portal ini akan memudahkan pelayanan pemerintah untuk masyarakat secara transparan.

“Tentu ini kehormatan buat kami dari BUMN kita mendapat penugasan ini. Kita dorong digitalisasi layanan publik yang hari ini masih tertinggal. Kami akan mendukung penuh di ekosistem Peruri. Tapi saya pastikan juga nanti dari eksosistem Himbara, Telkom bisa untuk proaktif untuk berkonsolidasi,” tutup Erick.