AI Bikin Resah: Polisi AS Salah Tangkap 8 Orang, Ini Fakta Mengejutkannya

GadgetDIVA - Kesalahan fatal dalam penegakan hukum kembali terjadi di Amerika Serikat. Setidaknya delapan orang dilaporkan menjadi korban salah tangkap akibat terlalu mengandalkan teknologi pengenalan wajah berbasis kecerdasan buatan (AI). Laporan ini pertama kali diungkap oleh The Washington Post, yang menyoroti dampak serius dari penggunaan AI di kepolisian.

Dari wawancara dengan para korban, efeknya jauh lebih besar dari sekadar salah tangkap. Beberapa kehilangan pekerjaan, hubungan pribadi rusak, bahkan ada yang tidak mampu membayar kebutuhan dasar seperti sewa rumah atau cicilan mobil. Trauma psikologis juga tak terhindarkan; beberapa anak korban harus menjalani konseling setelah melihat orang tua mereka diperlakukan bak kriminal.

Walaupun semua kasus tersebut akhirnya dibatalkan, kritik tajam tetap mengarah pada pihak kepolisian. Banyak pihak menilai bahwa polisi seharusnya dapat memverifikasi data lebih dalam sebelum melakukan penangkapan. Langkah-langkah dasar seperti memeriksa alibi, mencocokkan ciri khas atau tato, dan menelusuri bukti fisik seperti DNA serta sidik jari sering kali diabaikan.

Misalnya, dalam satu kasus di New Jersey, Nijeer Parks ditangkap sebagai tersangka perampokan pada tahun 2019. Parks diidentifikasi melalui pengenalan wajah, meskipun bukti DNA dan sidik jari di tempat kejadian menunjukkan orang lain sebagai pelaku. Akhirnya, Parks menggugat kepolisian dan menerima ganti rugi sebesar USD 300.000. Namun, hingga kini, tidak ada pengakuan kesalahan dari pihak yang bertanggung jawab.

AI: Membantu atau Merugikan?

Polisi berdalih bahwa teknologi pengenalan wajah telah membantu mereka memecahkan berbagai kasus besar, termasuk serangan pada Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021. Dalam kasus tersebut, AI membantu mengidentifikasi tersangka dengan tingkat akurasi tinggi, menghasilkan lebih dari 1.200 vonis.

Namun, para ahli teknologi mengingatkan bahwa keakuratan yang terlihat dalam uji laboratorium belum tentu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Apalagi, kualitas gambar yang sering digunakan kepolisian sering kali buruk, seperti dari kamera pengawas yang buram. Akibatnya, tingkat kesalahan tetap tinggi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan AI tanpa validasi independen.

Fakta Mengejutkan dari Data Penegakan Hukum

Menurut laporan The Washington Post, ada sekitar 75 departemen kepolisian di AS yang menggunakan teknologi pengenalan wajah. Dari jumlah itu, 40 departemen diketahui telah menggunakan AI hingga tahap penangkapan.

Namun, hal yang mengkhawatirkan adalah 17 departemen tidak memberikan cukup detail untuk menunjukkan apakah kecocokan yang dihasilkan AI divalidasi dengan bukti tambahan. Bahkan, hampir dua pertiga dari total penangkapan dilakukan tanpa bukti independen yang memperkuat kecocokan hasil AI.

Kondisi ini menunjukkan celah besar dalam penggunaan teknologi di bidang hukum. Ketergantungan berlebihan pada AI tanpa validasi manual dapat menimbulkan risiko besar, termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

Penggunaan AI dalam penegakan hukum memang memberikan efisiensi dan hasil yang cepat. Namun, seperti yang terlihat dari kasus-kasus salah tangkap ini, teknologi tidak bisa sepenuhnya menggantikan intuisi dan analisis manusia.

Langkah-langkah penting, seperti pemeriksaan ulang bukti fisik dan analisis menyeluruh sebelum penangkapan, harus menjadi standar prosedur. Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang keterbatasan teknologi ini juga sangat diperlukan.

Kesalahan yang berulang bukan hanya merugikan korban, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dengan pembenahan yang tepat, penggunaan teknologi seperti AI di masa depan dapat menjadi alat yang lebih efektif dan manusiawi.