Internet Sudah Harus Jadi Infrastruktur Dasar di RI, Bukan Lagi Jalan Tol

GadgetDIVA - Gadgetdiva.id — Internet sudah harus menjadi infrastruktur dasar di Indonesia saat ini, bukan lagi konstruksi jalan atau tol. Pasalnya, hanya internet yang bisa menyatukan seluruh wilayah di Indonesia yang terdiri dari banyak pulau.

Pernyataan ini diungkap oleh CEO Inixindo Jogja Andi Yuniantoro, dalam Talkshow Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia dengan tema One Data One Policy yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Sisiplus by Katadata, Senin (4/12/2023).

Menurutnya, infrastruktur Internet sudah mulai harus diperhatikan dan menjadi fokus di era tahun 2000 ke atas. Inilah kemudian yang mendasari adanya pembangunan Pusat Data Nasional di Indonesia.

“Jadikan internet sebagai infrastruktur dasar di era 2000an ke atas. Selain itu, digitalisasi kebijakan harus top down. Mulai dari presiden, kepala daerah, sampai ke bawahnya itu harus punya digital leadership. Seorang pemimpin, pengambil kebijakan, harus bisa membuat policy berbasis data,” ujar Andi.

Dia menjelaskan, saat ini data tersebar di mana-mana dan ini harus bisa dimanfaatkan agar pengambil kebijakan bisa membuat sebuah kebijakan berbasiskan data (data based evidence). Inilah mengapa kemudian Pusat Data Nasional menjadi hal yang penting.

Pusat Data Nasional yang akan dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan sebuah upaya pemerintah untuk menuju kedaulatan data serta sistem pemerintahan berbasis elektronik.

“Egosektoral data itu masih ada, jadi data ini punyaku bukan punyamu. Hal seperti ini masih banyak sekali. Karena itu, Pusat Data Nasional merupakan sebuah proses berani untuk mewujudkan data sebagai single source of truth. Coba bayangkan ada berapa banyak data yang dimiliki daerah terkait kesehatan, data ini kan harus dikumpulkan agar bisa dianalisis,” kata Andi.

Associate Professor Monash University Indonesia Ika Karlina Idris mengungkapkan, tidak mudah untuk membuat data yang tersedia bisa bercerita. Hal ini juga dialami oleh sejumlah negara maju. Karena itu, kata Ika, harus ada pihak tertentu yang merapihkan data yang tersebar di mana-mana.

“Data itu tidak bisa hanya disediakan tapi harus divisualisasikan dan ada ceritanya. Kalau sudah dapat insight dari data tersebut baru bisa dijadikan acuan dalam membuat sebuah kebijakan. Jadi, memang harus ada insentif untuk instansi yang membuat kebijakan berdasarkan data,” ujar Ika.

Ika menambahkan, digital leadership menjadi hal yang krusial terkait kedaulatan data. Karena, salah satu pengguna data adalah pemimpin, baik di pusat maupun daerah.

“Jadi, contohnya ada pemimpin yang dipanggil DPR dan harus berargumen. Kalau menggunakan data maka akan susah untuk didebat, perlu upaya lebih untuk menggugat argumen yang berdasarkan data,” lanjut Ika.

Andi juga menegaskan, digital leadership harus dilakukan secara top down. Karena, proses digitalisasi adalah hal yang tidak bisa dikembalikan lagi (point of no return). Menurut Andi, proses digitalisasi akan berjalan selamanya sehingga kebijakan top down itu merupakan hal mutlak yang harus dilakukan.

Pemerintah menargetkan pembangunan Pusat Data Nasional akan rampung pada Oktober 2024. PDN di kawasan Jabodetabek ini akan menjadi pusat konsolidasi dan interoperabilitas data pemerintah.

Pentingnya pembangunan pusat data di Indonesia untuk mengintegrasikan dan menyinkronkan data seluruh Kementerian dan Lembaga sudah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2020 silam. Terdapat kurang lebih 2.700 pusat data yang tersebar di 629 instansi pusat dan daerah yang perlu disederhanakan menjadi 8-12 PDN (Pusat Data Nasional).

Saat ini PDN masih dalam proses pembangunan, tetapi program integrasi sudah dijalankan melalui program Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). PDNS telah berhasil melakukan migrasi terhadap 309 pengguna atau 49% dari total keseluruhan instansi dalam jangka waktu 3 tahun (2020-2022) dan tahun 2023 ditargetkan pencapaian hingga 55% atau tambahan 37 instansi.

Selama 3 tahun program ini berjalan, pengembangan dan penyempurnaan layanan PDNS masih diperlukan. Selain itu, masih ada kendala yang dihadapi, baik dari sisi penyedia pelayanan, maupun kapabilitas dan kesiapan instansi untuk melakukan
migrasi.