Kominfo Akui Sudah Berantas Ribuan Akun Deepfake

GadgetDIVA - Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Prabu Revolusi menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menupas sekitar ribuan akun yang menyebarkan konten deepfake. Baik melalui inisiatif Kominfo maupun dari kebijakan platform. 

“Iya, mungkin ribuan konten (mengandung deepfake) ya, ribuan akun atau konten yang di-takedown, baik melalui inisiatif dari Kominfo ataupun juga yang langsung dari platform,” ungkap Prabu dalam acara Ngopi bersama Kominfo di Jakarta, Jumat (13/9).

Kendati demikian, Prabu tak menyebutkan angka pastinya. Namun, ia memastikan bahwa platform-platfrom terkait telah melaporkan kepada Kominfo soal akun dan konten yang terindikasi mengandung deepfake. 

“Karena platform juga punya moderasi sendiri, dan mereka juga melaporkan kepada kita akun ataupun konten mana saja yang terindikasi penipuan (deepfake), untuk di-takedown,” imbuh Dirjen IKP tersebut.  

Sebelumnya, laporan dari VIDA menyatakan bahwa kasus penipuan deepfake selama pemilihan umum (Pemilu) mencapai angka 1.550%. Salah satu kasus terbesar yang terjadi adalah video pidato Presiden Joko Widodo berbahasa Mandarin. 

Kala itu, video tersebut sempat ramai dibicarakan oleh warganet. Sebab, Jokowi terlihat fasih berbicara bahasa Mandarin. 

Namun, konten tersebut langsung dinyatakan hoaks oleh Kominfo. Mantan Direktur Jenderal Aplikasi Kemenkominfo Samuel A. Pangerapan yang saat itu masih menjabat menyatakan bahwa video tersebut hasil suntingan yang menyesatkan. 

“Video yang beredar tersebut disertai narasi Jokowi berbahasa Mandarin. Itu hasil suntingan yang menyesatkan,” ungkap Samuel dalam pernyataan resminya pada Jumat, (8/12/2023) lalu. 

Kominfo sendiri sebelumnya telah mengantisipasi peluang penyebaran disinformasi yang menggunakan teknologi AI dan deepfake. Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria menyatakan pihaknya melakukan pendekatan yang inklusif supaya dapat menghadirkan teknologi digital yang dapat diakses dan diadopsi berbagai pihak dan mendukung penggunaan internet serta layanan digital yang aman. 

“Pendekatan yang inklusif mampu menghadirkan teknologi digital yang dapat diakses dan diadopsi semua orang, dan mendukung penggunaan internet serta layanan digital yang bermakna dan aman,” jelas Nezar yang dikutip dalam pernyataan resminya, Kamis (16/11/2023) lalu. 

Ia menilai kelompok rentan memiliki risiko lebih tinggi terdampak dan menjadi korban penyalahgunaan teknologi. Menurutnya, ada tiga dampak dan viktimisasi yang mungkin terjadi. 

Pertama, profilling yang didasarkan pada algoritma AI cenderung bias dan dapat disalahgunakan untuk menargetkan kelompok rentan. Kedua, dalam beberapa kasus politik dan sosial yang terjadi di platform digital, pesebaran disinformasi kerap dituukan dengan sengaja menargetkan dan merugikan kelompok rentan. 

Ketiga, perempuan menjadi terget dalam muatan pornografi yang sengaja diciptakan melalui teknologi deepfake. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo memberikan perhatian penuh pada kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat yang tinggal di area rural, kelompok disabilitas, lansia, dan kaum muda.