Pemerintah Tegaskan Tak Akan Bayar Tebusan Data Peretas PDNS 2, Ini Alasannya

GadgetDIVA - Pemerintah menegaskan tak akan membayar tebusan kepada peretas Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 sebesar Rp. 131 M. Alih-alih, melakukan hal tersebut, mereka memilih untuk memitigasi data.

“Kalau kita mau buka, kita harus membayar tebusan. Kita tidak melakukan yang soal opsi bayar tebusan itu, akan tetap kita lakukan langkah mitigasi untuk menyelamatkan data-data yang ada,” ungkap Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria di Jakarta, Rabu (26/6).

Kini, Kominfo tengah berupaya memulihkan data yang terenkripsi oleh peretas. Dia berharap pemulihannya tersebut dapat dilakukan dengan cepat.

“Karena kita tahu bahwa ransomware itu dia melakukan encrypt files yang ada. Data itu dia (peretas) kunci dan kuncinya tuh dia pegang. Kalau kita mau buka, kita harus bayar tebusan,” tuturnya.

Diketahui gangguan yang terjadi pada PDNS 2 di Surabaya sejak Kamis (20/6) disebabkan oleh serangan siber Ransomware berjenis Brain Cipher. Serangan tersebut membuat 282 instansi pusat maupun daerah terganggu.

Untuk mendapatkan kembali data-data yang tersandera, pemerintah harus menebus sebesar USD 8 Juta atau sekitar Rp. 131 Miliar.

Wamenkominfo Nezar Patria menjelaskan kalau pihaknya saat ini tengah melakukan imigrasi data. Ada sekitar 44 dari 282 instansi pemerintah yang datanya telah dimigrasi. Sisanya sekitar 238 instansi yang masih dalam pengawasan.

Pihaknya memastikan kalau tempat penyimpanan data yang baru juga harus bersih. Oleh sebab itu, proses pemulihannya memakan waktu lama.

“Nah ini nggak main-main karena nanti kalau itu semua data dipindahkan lalu di rumah yang baru juga ternyata ada file-file yang infected ke sana kan kita jadi mengulang lagi kerja. Jadi, ini memang harus hati-hati dan yang paling penting adalah layanan-layanan publik yang prioritas itu sudah berjalan lagi misalnya imigrasi itu bisa jalan,” jelasnya.

Lebih dari itu, Nezar menyebut bahwa sistem PDNS 2 dapat terserang ransomware dari berbagai cara. Bisa terjadi lewat flashdisk yang terinfeksi ransomware maupun disebarkan lewat link.

“Lagi diaudit oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) lewat jalur mana dia masuk. Jadi, sementara ini diduga itu masuk lewat satu end point yg ada di KLD (Kementerian atau Lembaga terkait). Lagi di-assest di mana itu lubangnya,” tandasnya.