Tolak Bayar Tebusan, Pemerintah Ikhlaskan Data PDNS 2 Hilang

GadgetDIVA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menolak untuk membayar tebusan kepada peretas Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 sebesar USD 8 Juta atau sekitar Rp. 131 Miliar. Hal tersebut disebabkan data telah diamankan.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyatakan bahwa pihaknya tak dapat memenuhi tuntutan tersebut. Sebab, data yang telah diamankan tak dapat lagi diubah maupun diakses.

“Gak bisa diotakatik, oleh dia termasuk juga oleh kita, karena udah kita tutup kan. Kira-kira seperti itu, jadi kita gak mau penuhi tuntutan mereka,” ungkap Usman yang ditemui awak media di Kantor Kominfo, Jakarta pada Rabu (26/6).

Saat ditanya terkait nasib data yang tersandera tersebut, Usman menyatakan bahwa data tersebut sudah diisolasi. Sehingga, tak dapat dicuri oleh peretas.

“Iya dibiarkan, karena yang penting udah kita isolasi. Jadi, nggak bisa diapa-apain. Jadi, nggak bisa diambil sama dia juga,” imbuhnya.

Kendati demikian, Usman memastikan bahwa tak ada lagi ancaman lanjutan dari peretas. Pihaknya menargetkan pemulihan sistem PDNS 2 ditargetkan akan rampung pada akhir bulan Juni ini.

Di samping itu, Wamenkominfo Nezar Patria menjelaskan kalau pihaknya saat ini tengah melakukan imigrasi data. Ada sekitar 44 dari 282 instansi pemerintah yang datanya telah dimigrasi. Sisanya sekitar 238 instansi yang masih dalam pengawasan.

Pihaknya memastikan kalau tempat penyimpanan data yang baru juga harus bersih. Oleh sebab itu, proses pemulihannya memakan waktu lama.

“Nah ini nggak main-main karena nanti kalau itu semua data dipindahkan lalu di rumah yang baru juga ternyata ada file-file yang infected ke sana kan kita jadi mengulang lagi kerja. Jadi, ini memang harus hati-hati dan yang paling penting adalah layanan-layanan publik yang prioritas itu sudah berjalan lagi misalnya imigrasi itu bisa jalan,” tandas Wamenkominfo Nezar Patria dalam sebuah acara di Jakarta, Rabu pagi.