Kegiatan usaha perdagangan aset kripto di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), transaksi aset kripto di Tanah Air seanjang Januari-Juni 2021 telah mencapai Rp. 429 triliun dengan jumlah pelanggan 6,8 juta orang. Untuk itu, masyarakat perlu banyak edukasi seputar aset kripto ini.

Dilansir dari Wikipedia, mata uang kripto sendiri adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptgrafi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrool proses pembuatan unit tambahan dan memverifikasi transfer aset. Contohnya adalah bitcoin.

Belakangan ini marak terjadinya kehebohan seputar Blockchain dan Crypto. Tak sedikit penipuan atas nama blockchain yang kita temui di Internet.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bppebti, Sahudi, menegaskan bahwa dengan adanya faktor dari risiko tersebut, pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan hukum dalam penyelenggaraan perdagangan aset kripto untuk melindungi masyarakat. Termasuk mencegah penyalahgunaan transaksi dari tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

“Pemerintah mengatur [perdagangan aset kripto] agar masyarakat bisa terlindungi. Rambu-rambu yang ada bisa mengurangi risiko-risiko yang akan timbul, dan diharapkan perdagangan aset kripto ini tumbuh serta berkembang, sehingga bisa memberikan alternatif investasi yang menguntungkan bagi masyarakat,” kata Sahudi pada acara diskusi daring APRI Connect yang bertajuk  “PR di Tengah Kehebohan Blockchain dan Crypto” di hari Jumat (30/7) lalu. 

Sahudi juga menyatakan bahwa aset kripto yang memanfaatkan teknologi blockchain ini merupakan portofolio yang sangat baru di Indonesia sehingga banyak masyarakat belum paham. Menurutnya, pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar memahami aset kripto lebih baik dan tidak percaya dengan tawaran yang dapat merugikan.

Salah satu solusinya adalah dengan membangun literasi dalam masyarakat seputar aset kripto yang perlu dimaknai sebagai komuditas perdagangan. Bukan sebagai alat tukar.

Sementara itu, Bhayu Sugarda selaku Head of Business Growth dari agensi public relations Fortuna mengaku setuju dengan Sahudi. Dirinya menyatakan edukasi terkait aset kripto untuk publik sangat penting dilakukan.

Menurut pengamatan Bhayu, selama ini komunikasi mengenai perkembangan teknologi di Indonesia masih kurang baik. Sehingga, seringkali diikutii krisis terlebih dahulu.

“Tidak ada kata terlambat untuk membangun narasi dan kepercayaan publik,” tegas Bhayu. Ia juga menambahkan bahwa untuk menyikapi kehadiran aset kripto ini perlu ada interaksi, kolaborasi, edukasi dan amplifikasi yang terjadi secara berkesinambungan.

Nanda Ivens, selaku Chief Marketing Officer Tokyo menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan pihak lainnya untuk dapat mengenali dan menggali potensi kripto. “Perlu adanya sinergi antar sektor untuk dapat meningkatkan kepercayaan, transparansi, efisiensi serta legitimasi. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan edukasi kepada publik,” jelas Nanda.

Untuk itu, Nanda bersama dengan timnya mengembangkan berbagai platform seperti Education Hub Tokonews, Kriptoversity, Education Hub, dan Education Series. Berbagai platform tersebut digunakan untuk memberi edukasi bagi masyarakat yang ingin belajar seputar teknologi blockchain. 

Ketua Umum APPRI, Jojo S Nugroho berharap, APPRI Connect kali ini dapat menjadi ruang yang mendorong kolaborasi bagi kegiatan edukasi, pembentukan persepsi dan peningkatan kepercayaan publik, termasuk advokasi bagi regulasi yang adaptif di sektor baru ini.

Baca juga, Cara Menghindari Fintech Ilegal